nonblok.com - Berita | Data | Jejaring

PEMERINTAH menyatakan, pertumbuhan ekonomi Kuartal III/2011 mencapai 6,5 persen. Akan tetapi, laporan terbaru Bank Pembangunan Asia (ADB, 2011) menyebutkan sebaliknya: Indonesia menjadi satu-satunya negara yang kemiskinannya meningkat di Asia Tenggara, bahkan lebih buruk dibandingkan Kamboja dan Laos. Data ADB itu menunjukkan, penduduk miskin meningkat dari 40,4 juta (2008) menjadi 43,1 juta orang (2010), atau bertambah 2,7 juta orang miskin selama tiga tahun terakhir.

SIKAP berani dan percaya diri harus ditunjukkan pemerintah ketika menego ulang kontrak karya (KK) pertambangan. Renegosiasi kontrak pertambangan memang pekerjaan berat, tetapi harus dilaksanakan jika pemerintah betul serius pro rakyat. Renegosiasi mesti diupayakan menyeluruh mencakup segala aspek KK pertambangan mulai soal divestasi, pengelolaan lingkungan, dan royalti seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.

SALAHKAH presiden menyanyi? Tentu saja tidak. Presiden Venezuela Hugo Chavez pun menyanyi sepulangnya dari Kuba usai menjalani kemoterapi. Ia bernyanyi dan mengutip puisi Simon Bolivar. “Long live Simon Bolivar, now and forever,” nyanyinya penuh semangat dan optimistis akan sembuh melawan kanker yang dideritanya.

HARI ini penduduk dunia mencapai 7 miliar. Apa artinya ini bagi Indonesia yang baru saja menelurkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS)? Penduduk Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 241 juta jiwa. Jumlah penduduk yang tinggi ini, memang ibarat pedang bermata dua. Jika berkualitas akan menjadi berkah buat Indonesia. Jika sebaliknya, dapat dipastikan jumlah pengangguran dan penduduk miskin akan semakin bertambah dan menjadi beban buat Indonesia.

IBARAT penyakit akut yang tak terobati, Papua bergejolak lagi. Masalah Papua sudah ada sejak dulu, dan tidak kunjung tuntas meskipun resep otonomi khusus dan dana otsus sudah dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Produk hukum tersebut bertujuan agar rakyat Papua bisa mengatur dirinya sendiri, tanpa interdependensi pemerintah pusat. Inilah produk hukum milik bangsa Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepanjang tahun 2002 sampai 2010, dana otsus pun sudah dikucurkan sebesar Rp 28,8 triliun kepada Papua dan Papua Barat. Namun apa hasilnya?

Kita sangat menyayangkan, tidak ada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dengan jumlah dana yang begitu besar. Salah satu sebabnya, belum ada perencanaan dan peraturan yang memadai terhadap penggunaan dana otsus tersebut. Hasil audit BPK menunjukkan, penggunaan dana otsus belum didukung dengan perangkat peraturan yang memadai, bahkan rencana induk pun tidak ada.

Karena tak ada peraturan, maka ini membuka peluang penyimpangan. Temuan BPK membuktikan hal itu, dana otsus untuk bidang pendidikan dan kesehatan tidak digunakan sesuai dengan ketentuan. Padahal, dalam UU 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua, disebutkan 30 persen dari dana otsus harus untuk pendidikan dan kesehatan. Itu sebabnya, sudah 10 tahun otsus diterapkan namun pembangunan di Papua tidak berjalan. Ironis!

Bagi kita persoalan Papua sebetulnya relatif sederhana. Yaitu soal ketidakadilan dan kesejahteraan. Selain itu, pendekatan-pendekatan yang dilakukan terhadap mereka sangat represif yang membangkitkan amarah yang terakumulasi. Sehingga pemerintah dirasa tidak adil. Sudah tujuh tahun masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kiranya apa yang sudah dilakukan untuk menenteramkan hati masyarakat Papua? Kita berharap, jangan sampai Papua menjadi 'dapur kotor' bagi Republik Indonesia. 'Dapur', karena bumi Papua selama ini telah memberikan kontribusi sekitar Rp 107 triliun melalui Freeport. Sehingga pemerintah diminta kesungguhannya membangun bumi Papua agar tidak jauh tertinggal dari saudara sebangsanya.

Kita memang tidak mungkin mengabulkan aspirasi segelintir rakyat Papua untuk merdeka. Tetapi hendaknya pemerintah tergerak membersihkan 'dapur kotor' itu dengan mengobati kegundahan rakyat Papua mengakselerasi gerak pembangunan di sana. Jangan menunggu gejolak itu kian membesar dan memberikan kesempatan negara asing mengompori kemerdekaan Papua. Lepasnya Timor Timur dari NKRI hendaknya cukup bagi kita dan tak ingin tersandung batu yang sama kedua kalinya.

KEPERCAYAAN publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melorot. Berdasar survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Agustus 2011 lalu, kepercayaan publik kepada KPK tinggal 41,6 persen. Publik menilai KPK tidak lagi bernyali. Selain tidak bernyali, publik, berdasar survei LSI tadi, menilai KPK sudah disusupi mafia hukum.

SEJAK lama rakyat gelisah tak kunjung mendapatkan layanan transportasi yang nyaman sekaligus aman. Ajakan KRL Mania kepada Menteri Perhubungan baru, EE Mangidaan untuk turun langsung naik KRL lintas Bogor-Jakarta, bisa kita tangkap sebagai puncak kegelisahan itu. Pasalnya, dari 19 Oktober hingga 29 November 2011 nanti, sedang dilakukan perbaikan gardu listrik aliran atas yang menyebabkan pengurangan jadwal perjalanan KRL. Akibatnya, ada pengurangan sekitar 29 perjalanan dan diperkirakan sekitar 29 ribu penumpang tidak terangkut.

DALAM pesannya kepada Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, Presiden SBY meminta agar menteri perdagangan hasil reshuffle itu bisa menjaga lajunya skala perdagangan khususnya ekspor. Kita tentu setuju laju ekspor harus tetap dijaga, terutama lantaran pemerintah telah menargetkan nilai ekspor yang mencapai 200 miliar dolar AS pada akhir 2011.

LEBIH tiga pekan kita menyaksikan hiruk-pikuk reshuffle gaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melodramatik dan lelet. Namun drama reshuffle kabinet—yang tidak meleset dari perkiraan—mencapai ending antiklimaks. Tim baru kabinet jelas-jelas tidak memuaskan aspirasi publik, dan tidak menyentuh nama-nama yang terindikasi kasus korupsi. Misalnya, Muhaimin Iskandar dalam kasus suap proyek transmigrasi dan Andi Mallarangeng dalam kasus suap wisma atlet SEA Games di Palembang.

APAKAH Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa bebas menggunakan hak prerogatif atau malah tunduk kepentingan partai politik (parpol) anggota koalisi? Pertanyaan itu penting diajukan di tengah upaya Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono menyusun perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II di ujung masa dua tahun usia pemerintahannya.

BERULANG kali Indonesia menjadi Mister Nice Guy ketika berhadapan dengan Malaysia. Padahal, berulang kali pula Malaysia menorehkan catatan hitam dalam hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tercatat, sudah lebih 10 kali Malaysia melakukan berbagai provokasi yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional terhadap RI.