nonblok.com - the Indonesian News Site

JAKARTA - Mantan anggota DPR, Misbakhun menilai terdapat beberapa indikator Indonesia sudah menjadi "Negeri Autopilot".

Menurut salah satu inisiator hak angket Century ini, naiknya peringkat investasi Indonesia oleh lembaga keuangan Fitch dan Moody's jutru menjawabnya.

"Sekarang terjadi berbagai ketidakadilan di sektor kepemilikan lahan, anehnya investor tetap saja datang, dan tiba-tiba investmant grade kita naik," ujar Misbakhun di Jakarta, Selasa (31/1).

Berikut wawancara Nonblok.Com dengan Misbakhun.

Apa Indikator yang membuat Anda setuju Indonesia sudah menjadi "Negeri Autopilot"?

Coba Anda cermati, apakah ada instruksi tertentu dari pemerintah di bidang investasi? Sekarang terjadi berbagai ketidakadilan di sektor kepemilikan lahan, anehnya investor tetap saja datang, dan tiba-tiba investmant grade kita naik.

Kemarin Saya lihat analisa di Ashasi Simbun yang menyimpulkan bahwa kita sudah bisa memisahkan antara hiruk pikuk politik dengan perekonomian. Bagaimana mungkin pemerintah jalan sendiri, rakyat jalan sendiri.

Jadi negara lain juga sebetulnya sudah tahu bahwa negara kita itu sudah menjadi "Negeri Autopilot".

Jadi Anda ragu dengan hasil survei Fitch dan Moody's?

Yang jadi pertanyaan, investmant grade itu untuk kepentingan siapa? Itu hanya demi kepentingan negara-negara maju, yang sudah tidak bisa berinvestasi di negaranya sendiri, sehingga mereka ingin cari uaang di sini.

Teori aliran model itu seperti air, karena air mengalir ke tempat yang paling rendah. Begitu juga investmant grade, dia mengalir ke naga yang memberikan bunga yang paling tinggi.

Pemerintah selalu mendengungkan rasio hutang kita berada di 25 persen, sementara Amerika sudah 100 persen. Amerika sudah 100 Persen, tapi infrastruktur sudah siap semua, kita 25 persen tapi infrastruktur kita tidak siap.

Apa yang menjadi kelemahan utama negeri Autopilot ini?

Kelemahan utama rezim ini adalah penegakan hukum, kualitasnya sangat rendah.

Contohnya kasus Gayus, sampai sekarang ke-140 perusahaan penyuapnya tidak ada yang ditindaklanjuti.

Kasus travel cek juga, itu kan pasal gratifikasi, tidak penting siapa yg memberi, tapi siapa yg menerima. KPK ini kan luar biasa.

Kasus century sama saja, bahkan pimpinan KPK yang sekarang mengakui tidak percaya dengan penyidiknya.

Mengenai kasus Miranda, apakah ini sekedar pengalih isu dari beragai masalah yang mendera Demokrat?

Kalau menurut saya tidak, KPK baru ini ingin memberi sebuah warna. Saya sempat bertemu dengan pimpinan KPK, dari yang saya tangkap, memang ada upaya untuk mengkoreksi (KPK, red) yang lama.

Sebelumnya kan pemberi gratifikasi tidak pernah diperhatikan. Nah ini adalah bentuk koreksi itu. Tetapi mereka juga mengeluh kurangnya penyidik KPK yang konsisten, yang independen, yang tidak datang dari unsur kejaksaan dan kepolisian.